Peran Agama Hindu dalam Politik Negara

PERAN AGAMA HINDU DALAM POLITIK NEGARA

Oleh : I Putu Pudja

Agama Hindu terutama budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Agama Hindu, sejak kelahiran kerajaan Hindu di Indonesia, sampai massa kejayaan Kerajaan Hindu, Kerajaan Majapahit, Kejayaan Sriwijaya (lebih dominan mempengaruhi dengan ajaran Budha), masa perjuangan kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Era Reformasi, ikut mewarnai politik negara, dengan berbagai sasanti yang sudah dikenal lama dalam masyarakat Hindu.

Dalam bahasan ini coba dihimpun berbagai hal yang terkait dengan peran agama Hindu dalam politik negara, sejak masa perjuangan kemerdekaan. Peran sebelumnya dapat kita ikuti dalam sejarah panjang bangsa Indonesia/

A.      Masa Perjuangan Kemerdekaan

Pada masa perang kemerdekaan, dan perjuangan pemuda Indonesia memperoleh kemerdekaan, banyak pejuang dan pelopor pemuda memakai ajaran Hindu yang tertuang dalam epos Ramayana dan Mahabarata dalam dasar perjuangan mereka. Diantaranya yang banyak di ulas oleh para peneliti adalah : Suwardi Suryaningrat, tokoh Taman Siswa; Cipto Mangunkusumo, maupun Sutomo.

Suwardi Suryaningrat menawarkan tujuh azas saat mendirikan Taman Siswa, yang merupakan perpaduan antara tradisi _tradisi Jawa yang kental dengan Budaya Hindu- dengan modernisasi yang tak lepas dengan system pendidikan yang mereka dapatkan dari pendidikan barat. Tiga dari tujuh azas tersebut banyak diulas sebagai dinamikan Hindu yang mempengaruhi Suwardi Suryaningrat yaitu :

1.       Azas kodrat, yaitu proses lahir-hidup-mati, yang merupakan hukum kehidupan, yang merupakan rahasia Tuhan yang tidak seorang[un bisa menolaknya, serta mengandung asas sama karena smeua manusia dilahirkan sama dan bebas. Seseorang akan membawa darmanaya sendiri dalam kehidupan ini.

2.       Azas Kemerdekaan, yang menyebutkan bahwa pada perinsipnya semua manusia merdeka, merdeka mnegatur irinya sendiri, merdeka berfikir dan berbuat, merdeka mencapai kebahagaiaan hidup yang menjadi haknya. Kemerdekaan itu harus mengikutitertib, damainya masyarat.

3.       Azas kemanusiaan, yang mengutamakan konsep dharma.  Ia menyatakan bahwa dharma setiap amnesia itu adalah : mewujudkan kemanusiaan, kemajuan lahir batin yang setinggi tingginya, kemajuan ini dapat dilihat dari kesucian jati diri orang lain, dan rasa cinta kasihterhadap semua mahluk. Cinta kasih harus tampak sebagai kesimpulan dalam berjuang, dan melawan segala sesuatu yang merintangi kemajuan yang selaras dengan kehendak alam.

Cipto Mangunkusumo, pendapatnya dikemukakan dalam kongres kebudayaan di Solo 5-7 Juli 1018, yang merupakan pendapatnya dalam menykapi pendapat-pendapat yang muncul dalam kongres tersebut, yang menunjukkan prinsipnya dalam berjuang:

1.       Sisa-sisa tradisi Jawa dalam Hinduisme berupa faham yang hidup berdampingan antara manusia dan dewa-dewa, system kasta,dan wayang;

2.       Ada keindahan puitis dalam Hinduisme tradisional, tetapi dalam perjalanan menjadi hambatan untuk meajuan orang Jawa, seperti system kasta dalam Hindu.

3.       Orang Jawa dijajah Belnada,untuk melwannya harus dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi Barat;

4.       Walau budaya jawa menganggap moralitas lebih tinggi nilainya dari materi dapat merugikan kehidupan batin dan moral, namun kehidupan jawa tidak dapat menghilangkan egoism.

5.       Nenek moyang orang jawa, dengan bersemedi, latihan megekang hawa nafsu, untuk masa depan yang lebih baik bagi keturunannya, bahkan dapat menduduki jabatan (menduduki singgasana) Jawa;

6.       Pendidikan untuk meningkatkan ksesejahteraan penduduk. Kebudayaan  dan bahasa Jawa tidak dibutuhkan sama sekali untuk kesejahteraan;

7.       Kebudayaan Jawa akan memperoleh sifatnya yang sama sekali baru jika mereka ingin menjelma menjadi orang Hindiadalam proses transformasi, dengan menghilangkan penghambat kemajuan dari unsure kebudayaan Jawa seperti system kasta.

Sutomo: dikatakan bahwa Sutomo tidak ingin merubah system dalam masyarakat, tapi ia menginginkan perubahan sikap rakyat terhadap system itu. Ia mengajadk masyarakat untuk menhormati perbedaan dalam masyarakat. Ia juga sangat diilhami oleh epos Ramayana dan Mahabarata. Dia dikenal dengan tulisannya yang berjudul,

1.       “Bekerja dengan tidak mengenal buahnya”. Demikiran dalam tulisan ini sejalan dengan sloka dalam Bagawadgita, dengan spirit pengabdian bahwa : kewajiban harus dilaksanakan dengan semanagt pengabdian kepada Tuhan. “Laksanakanlah Karma mu dan persembahkan kepada Tuhan. Selain bekerja tanpa pamerih, pandangan-pandangan lainnya Sutomo dalam berjuang adalah :

2.       Kebajikan bermeditasi memberikan kekuatan untuk untuk melahirkan prinsip prinsip hidup  yang berdekatan dengan buaya –ajaran- Hindu;

3.       Prinsip bahwa “ saya adalah dia, dan Dia adalah saya. Dia lebih banyak melakukan kewajiban keagamaannya dengan Yoga Marga.

B.      Orde Lama

C.      Pada wal berdirinya Negara Kesatuan republic Indonesia, Agama Hindu belum resmi masuk dalam struktur birokrasi Departemen Agama, karena masih diperdebatkan dengan kriteria yang diajukan Depatemen Agama, terutama kriteria dalam Agama Islam, terkait dengan agama, yaitu sebuah agama harus memiliki: Nabi, kitab suci, syahadat. Gejolak perdebatan ini berkepanjangan, sehingga beberapa pejabat pusat menganggap di Bali masyarakatnya belum beragama, dan dimanfaatkan untuk masuk misionaris ke Bali.

Padahal dalam mendirikan NKRI, didasari denga beberapa istilah yang sudah biasa digunakan didalam agama hindu, seperti Motto negaraa kita Bhinneka Tunggal Ika, digunakan dalam agama Hindu untuk menyatakan walau berbeda beda namun tetap satu. Bhinneka Tungga Ika Tan Hana Dharma Mangruwa, waau para bijaksana menyebut Tuhan itu dengan banyak nama, namun sejatinya yang kita sembah hanyalah Tuhan Yang Maha Esa.

Presiden Sukarno ikut turun tangan membantu pengakuan ini,. Ditengah perdebatan ini Pemerintah Daerah Bali, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah membuat terobosan dengan Ketua AA Bagus Sutedja, bersama DPRD I Gusti Putu Merta, membuat Keputusan membentuk Jawatan Agama Hindu , menjadikan agama Hindu sebagai agama otonom, dengan SK/DPRD/1953. Ketetapan Daerah ini menjadi historis dan politis dalam menunjukkan sikap kesadaran akan adanya kemandirian demi harga diri yang harus ditegakkan dalam kaitan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep bernegara dan berbangsa yang berdasarkan Pancasila.  Pada era ini agama Hindu diresmikan sebagai Agama yang diakui pemerintah dengan surat :…. Dst

D.      Orde Baru

Pada saat era Orde Baru, agama Hindu dalam patron politik bangsa ‘mungkin’ dapat digambarkan oleh sepak terjang Parisadha Hindu Dharma Indonesia, yang dijadikan anggota Sekber Golkarnya pemerintah. Disini perlu dikaji apakah ini terbawa oleh pengurusnya yang sebagian besar berasal dari birokrat, atau mantan birokrat. Atau sebuah strategi untuk survival dan berkembangnya sebuah organisasi minoritas ditengah mayoritas yang semakin menguat. Banyak selentingan berkembang terhadap sikap PHDI ini, mereka  mendapat cemoohan dari berbagai kalangan yang mengharapkan organisasi ini netral karena merupakan organisasi keagamaan. Tapi ada juga yang mendukung, yang menjadikan strategi merupakan alasan pendekatan ini, agar sebagai minoritas mendapat pijakan yang kuat pada partai yang berkuasa.

Mereka yang tidak setuju hanya mendiamkan keadaan seperti kebiasaan orang Bali –dimana mayoritas umat Hindu berada- koh ngomong, maupun takut akan stigma yang terjadi di masyarakat era pergerakan G30S PKI. Sehingga mereka mendiamkannya saja.

Dan sangat masuk akal pula dengan basis PNI pada saat era itu di Bali, yang merupakan partai yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Orde Baru, menjadikan masyarakat Hindu membiarkan saja kondisi demikian. Jadi ada dua pendapat yang bisa saling membela diri untuk pembenaran pemilihan kondisi demikian.

Yang jelas dengan perkembangan selanjutnya Agama Hindu tetap eksis dan berkembang sampai seperti saat ini.  Ada keyakinan umat bahwa agama Hindu akan terus dapat bertahan dan berkembang di masyarakat, karena agama Hindu merupakan sanatana dharma, kebenaran abadi yang tak akan lekang oleh zaman. Dan orang-orang besar akan terus bermunculan yang mengembangkan agama Hindu untuk terus berkembang dan tetap eksis di ata dunia ini.

E.       Politik Negara:

a.       Tujuan negara sangat jelas tersurat dan tersirat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Diantaranya adalah yang tertuang dalam alinea ke  4, seperti kutipan ini: “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia …. Dst”

b.      Sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara

c.       Demikian pula dalam batang tubuh Undang Undang Dasar yang telah mengalami amandemen disebutkan, dinatara nya:

1.       Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjujung tinggi nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (UUD 45, Ps #1 ayat 5);

2.       Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (UUD 45, Ps 32 ayat 1);

3.       Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional(UUD 45, Ps 32 ayat 2);

F.       Agama Hindu

Tujuan agama Hindu yang dirumuskan sejak Weda mulai diwahyukan adalah “Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharma”, yang artinya bahwa agama (dharma) bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan kebahagiaan rohani atau bathin. Dapat juga dibagi menjadi dua bagian yaitu : jagadhita , jagat (d) = dunia, hita – kesejahteraan è Jagadhita berarti kesejahteraan di dunia, moksa = kebahagiaan rohani, kebebasan baik dicapai dalam hidup ini maupun setelah meninggal. Kalau dicapai saat kehidupan ini disebut jivanmukta atau jivanmukti.

Tujuan ini secara rinci disebutkan di dalam Catur Purusa Artha, yaitu empat tujuan hidup manusia, yakni Dharma, Artha, Kama dam Moksa. Dharma berarti kebenaran dan kebajikan, yang menuntun umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Artha adalah benda-benda atau materi yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup  manusia. Kama artinya hawa nafsu, keinginan, juga berarti kesenangan sedangkan Moksa berarti kebahagiaan yang tertinggi atau pelepasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam memperjuangkan tujuan hidup umat Hindu hendaknya dilandasi dengan dharma, baik dalam mencari artha maupun mencari kama. Kama akan memotivasi orang untuk berkerja dan berjuang lebih giat didalam memperjuangkan tujuannya, sedangkan arta digunakan sebagai modal untuk melaksanakan ajaran darma, mencari kama. Bila hal tersebut diperjuangkan dengan landasan darma, dan hidup selalu berpedoman dengan dhrarma niscaya akan memperoleh pala dari karma yang dilakukan di dunia ini.

G.     DISKUSI

Bila kita perhatikan tujuan hidup umat hindu dan tujuan negara Republik Indonesia, mempunyai arah yang sama yaitu ingin mensejahterakan warganegaranya. Hanya saja negara mempunyai tujuan mensejahterakan warganya secara kolektif, sedangkan pada  umat Hindu terliat tujuan tersebut merupakan tujuan peribadi. Karena bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat Hindu lebih banyak merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Ini berarti umtt Hindu dalam mecapai tujuan hidupnya terutaka jagadhita, menjadi bagian yang membantu negara Republik Indonesia, mencapai tujuan negara menhantarkan masyarakat Indoonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan dengan membangun masyarakat yang berkeadilan sosial diantaranya, terutama diri merea sendiri dan lingkunagnya  dalam mewujudkan jagadhita tersebut.

Disamping menjadi tujuan hidup pribadinya, umat hindu juga melaksanakan kewajibannya sebgai warganegara dalam mewujudkan tujuan negara. Salah satu marga yang dapat ditempuh dalam mewujudkan caturpurusa arta itu adalah Jnana Marga, Bhakti Marga terutama bhakti terhadap negara disamping berbakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih jauh kita perhatikan melalui sejarah panjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hindu telah pernah membawa pengaruh yang sangat kuat sejak kerajaan-keraaan Hindu daerah Berjaya, sampai kerajaan Hindu Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit, telah memberikan cirri untuk perjuangan dan budaya kita termasuk budaya politik di Indonesia.

Sejatinya pengaruh politik Hindu dalam Politik Indonesia, sudah melebur bersama budaya Indonesia, yang terus berkembang sejak perkembangan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, masa perjuangan dampai masa pembangunan, maupun masa reformasi yang ditandai dengan lebih suburnya kebebasan Hidup beragama di Indonesia.

Editing terakhir dari berbagai sumber di Puri Gading, Awal Pebruari 2014.